Sat. Nov 28th, 2020

Tingkatkan Kinerja ASN, Gubernur Teken Perjanjian Kinerja

2 min read

JARRAKPOSLAMPUNG – Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi melakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Penandatanganan yang di lakukan di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur, Bandarlampung, Selasa (3/3/2020) tersebut merupakan komitmen Arinal dalam meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Lampung.

“Perjanjian Kinerja merupakan bagian dari SAKIP. Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Provinsi Lampung dalam 3 (tiga) tahun terakhir yaitu pada tahun 2017 (dengan skor 61,36 dengan kategori B); tahun 2018 nilainya naik menjadi 62,31 dengan kategori B, dan tahun 2019 tetap dengan kategori B tetapi nilai naik menjadi 63,8,” jelas Arinal.

Perjanjian Kinerja, lanjut Arinal, berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Selain itu berpedoman juga pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta PerMenPAN-RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

“Perjanjian Kinerja ini harus ditandatangani paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD disahkan. Program/kegiatan yang bersumber dari APBN baik dana dekonsentrasi atau lainnya mengacu kepada kementerian yang memberi sumber dana tersebut,” titurnya.

Menurutnya, penyusunan perjanjian kinerja menjadi dasar pengukuran akuntabilitas dan evaluasi kinerja, pemberian penghargaan dan sanksi, monitoring dan supervisi, serta Penetapan sasaran kinerja pegawai.

“Daya berharap masing-masing OPD melakukan efisiensi terhadap hal yang tidak prioritas,” tegas dia.

Meskipun, tambahnya, hal tersebut sudah menjadi kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Termasuk juga dengan APBN, kalau tidak membawa manfaat, maka rasionalisasikan.

“Sehingga suatu saat kita akan mendapatkan penilaian yang lebih baik karena mampu memberikan evaluasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan,” pungkasnya. (tim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved.