Wed. Nov 25th, 2020

Soal Bansos Covid-19, 4 Daerah di Lampung Masuk Radar KPK

2 min read

JARRAKPOSLAMPUNG – Sepekan sejak aplikasi JAGA Bansos diluncurkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 118 keluhan terkait penyaluran bantuan sosial (bansos). Tujuh laporan diantaranya berasal dari empat kabupaten/kota di Lampung.

Dikutip dari lampung.rilis.id, Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding, mengatakan, tujuh laporan itu tersebar di empat daerah di Lampung. yakni, Kota Bandarlampung ada 2 laporan, Lampung Selatan ada 2 laporan, Lampung Tengah 1 laporan dan Pesawaran ada 2 laporan.

“Ketujuh laporan di Lampung itu termasuk dalam 118 laporan yang diterima KPK dalam satu pekan sejak peluncuran aplikasi JAGA Bansos pada 5 Juni lalu,” kata dia.

Sementara, jarrakpos.com merilis, saat ini Pemprov Jawa Timur menempati posisi jumlah laporan tertinggi dari daerah lainnya, yakni lima laporan.

Berikut rinciannya ;
1. Pemprov Jawa Timur – 5 laporan
2. Pemkab Indramayu – 5 laporan
3. Pemkab Tangerang – 4 laporan
4. Pemkab Bandung – 4 laporan
5. Pemkab Aceh Utara – 3 laporan
6. Pemkab Subang – 3 laporan
7. Pemkot Bandarlampung – 2 laporan
8. Pemkab Lampung Selatan – 2 laporan
9. Pemkab Lampung Tengah – 1 laporan
10. Pemkab Pesawaran – 2 laporan


Selain itu, ada 6 topik keluhan lainnya yang juga disampaikan pelapor, seperti bantuan dana yang diterima jumlahnya kurang dari yang seharusnya sebanyak 13 laporan.

Selanjutnya, bantuan tidak dibagikan oleh aparat kepada penerima bantuan sebanyak 10 laporan, nama di daftar bantuan tidak ada (penerima fiktif) berjumlah 8 laporan. Ada juga 3 lapiran berkaitan dengan mendapatkan bantuan lebih dari satu, bantuan yang diterima kualitasnya buruk 1 laporan, seharusnya tidak menerima bantuan tetapi menerima bantuan 1 laporan, dan beragam topik lainnya total 28 laporan.

Diketahui, 29 Mei 2020 KPK meluncurkan aplikasi pelaporan bansos, yaitu JAGA Bansos. Fitur pelaporan tentang bansos ini merupakan fitur tambahan dalam platform pencegahan korupsi JAGA.

Penambahan fitur ini merespon minimnya tindak lanjut pemda atas imbauan KPK untuk menyediakan sarana pengaduan masyarakat terkait penyaluran bansos untuk masyarakat terdampak pandemi _Corona Virus Disease_ 2019 (Covid-19).

Selain menjadi medium untuk menampung keluhan masyarakat tentang penyimpangan/penyalahgunaan bansos di lapangan, fitur baru JAGA ini juga menyediakan informasi panduan ringkas tentang bansos sebagai edukasi. (***)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved.