Sat. Nov 21st, 2020

Simalakama New Normal

5 min read
Covid-19 ; Kebutuhan dan Kesadaran

Oleh : Edy Sudrajat
Aktivis Desa dan Pemerhati Prilaku Masyarakat

DENDA senilai Rp100.000 bagi pelanggar masker personal dan Rp500.000 bagi pemilik usaha atau pengelola trasportasi, telah diberlakukan di Bogor. Tidak main-main pemerintah setempat telah menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 45/2020 tentang pengenaan denda untuk mereka yang tidak melaksanakan protokol Covid-19 yang merupakan turunan dari Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 60 Tahun 2020.

Kebijakan semacam itu tentu dimaksudkan agar masyarakat dapat lebih tertib dalam menjalankan tatanan kehidupan baru (New Normal) sebagai upaya menekan angka penularan Covid-19.

Ya, meski harus diakui jika pola denda dan semangat tersebut juga tidak linier dengan upaya pemerintah pusat dalam rangka meringankan beban masyarakat di masa pandemi.

Diketahui, pemerintah menaikkan anggaran penanganan Covid-19 dari Rp 405,1 triliun menjadi Rp 677,2 triliun. Ya, terjadi pembengkakan anggaran Rp 272,1 triliun atau sebesar 67 persen.

Dikutip dari komoas.com, Menteri Keuangan Sri Mulyani,Rabu (03/06/2020) lalu, mengungkapkan biaya penanganan Covid-19 yang akan tertuang dalam revisi Perpres adalah diidentifikasikan sebesar Rp 677,2 triliun.

ilustrasi

Besaran anggaran itu terdiri dari berbagai hal. Pertama, anggaran sebesar Rp 87,55 triliun diperuntukkan bagi bidang kesehatan. Rincian anggaran itu diperuntukkan bagi belanja penanganan Covid-19, tenaga medis, santunan kematian, bantuan iuran untuk jaminan kesehatan nasional, pembiayaan gugus tugas, dan insentif perpajakan di bidang kesehatan.

Kedua, diperuntukkan bagi perlindungan sosial masyarakat yang terdampak Covid-19 sebesar Rp 203,9 triliun. Anggaran sebesar itu nantinya berupa pembiayaan Progran Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, Bantuan Sosial (Bansos) untuk masyarakat Jabodetabek, Bansoss bagi masyarakat di luar Jabodetabek, Kartu Prakerja, diskon tarif listrik, bantuan langsung tunai (BLT), dan dana desa.

Ketiga ialah diperuntukkan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdampak Covid-19 sebesar Rp 123,46 triliun. Anggaran sebesar itu digunakan untuk membiayai subsidi bunga, penempatan dana untuk restrukturisasi dan mendukung modal kerja bagi UMKM yang pinjamannya sampai Rp 10 miliar, serta belanja untuk penjaminan terhadap kredit modal kerja darurat.

Keempat, dikucurkan anggaran sebesar Rp 120,61 triliun untuk insentif dunia usaha agar mereka mampu bertahan dengan melakukan relaksasi di bidang perpajakan dan stimulus lainnya.

Kelima, pemerintah juga menganggarkan Rp 44,57 triliun bagi pendanaan korporasi yang terdiri dari BUMN dan korporasi padat karya. Terakhir, dukungan untuk sektoral maupun kementerian dan lembaga serta Pemda yang mencapai Rp 97,11 triliun. Jadi total penanganan Covid-19 adalah Rp 677,2 triliun.

Besaran anggaran yang digelontorkan tersebut, nyatanya belum menjadi solusi bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat di masa pandemi. Karenanya, dengan alasan agar geliat ekonomi terus berjalan, masyarakat diperbolehkan beraktifitas dengan belenggu protokoler kesehatan.

Belum lagi nasib sekolah di era new normal ini. Pemerintah telah mengumumkan rencana untuk mengimplementasikan skenario new normal dengan mempertimbangkan studi epidemiologis dan kesiapan regional. WHO mengingatkan, setiap negara yang hendak melakukan transisi, pelonggaran pembatasan, dan skenario new normal harus memenuhi beberapa syarat diantaranya dikutip dari laman tirto.id yaitu negara mampu mengendalikan covid-19 harus sudah terjadi perlambatan kasus.

Berikutnya, sudah dilakukan optimalisasi PSBB, masyarakat sudah lebih memawas diri dan meningkatkan daya tahan tubuh masing-masing. Kemudian pemerintah sudah betul-betul memperhatikan infrastruktur pendukung untuk new normal. Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmita mengatakan, new normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penularan Covid-19.

Mengurai akar masalahnya, saat ini siap atau tidak, kita dituntut untuk hidup berdamai dengan covid-19. Memasuki bulan 5 virus asal China ini mewabah di tanah air, genderang perang masih terus ditabuh.

Belum lekang dari ingatan, saat pertama kali “tho’un” ini menyapa bumi pertiwi. Kita, belum bereaksi apa-apa, sejumlah meme mencemooh bermunculan disusul dengan kebijakan-kebijakan yang cendrung mengundangan kedatangan wabah mematikan itu.

Ya, harus diakui jika saat itu pemerintah tanpa persiapan dan langkah srategis menghadapi virus mematikan ini. Hingga, akhirnya kasus covid-19 pertama ditemukan 2 Maret 2020 dan terus meningkat beberapa hari kemudian.

Indonesia saat itu seperti gagap. Lonjakan kasus yang cukup tinggi, PSBB pun dinilai lebih baik daripada lockdown untuk menekan penyebaran virus. Kebijakan PSBB ini pun ternyata belum optimal, saat rakyat diminta untuk #dirumah aja ternyata tidak ada bantuan yang datang. Padahal rakyat pun butuh makan, hingga rakyat memilih mengais rezeki di tengah pandemi demi memenuhi kebutuhannya.

Belum lagi, dengan kebijakan pelarangan mudik tapi membolehkan untuk pulang kampung, pengabaian terhadap KBBI memang. Maksud hati ingin menekan penyebaran virus, apa daya tuntutan ekonomi lebih menggiurkan. Dibukalah kembali bandara dan terminal padahal virus tidak mampu membedakan mana yang mudik dan mana yang pulang kampung hingga terjadi lah penambahan kasus positif diberbagai daerah.

Kita tentu ingin segera keluar dari pandemi tapi tindakan tanpa perencanaan yang mantap tentu akan menimbulkan gelombang kekhawatiran yang baru. Kesiapan perlu dibangun, bukan tindakan gegabah yang dikedepankan. Wajar, sistem kufur kapitalisme memang tengah menjerat negeri ini, kepentingan para kapital menjadi fokus utama yang harus segera dipenuhi, rakyat dibiarkan berjuang sendiri berbekal masker dan sanitizer.

Selama #dirumahAja, ekonomi dunia mengalami guncangan hebat bahkan Dana Moneter Internasional (IMF) menyebut krisis pandemi Covid-19 terasa seperti perang, selama pandemi banyak perusahaan dan pabrik tutup, tidak beroperasi demi mengurangi penularan. Aktivitas ekspor dan impor melempem. Akibatnya produksi jadi mandek.

Imbas lain, rantai pasokan ke berbagai negara pun ikut seret. Kegiatan usaha sepi berujung pada rusaknya pertumbuhan ekonomi dunia. Hal inilah yang membuat para kapital berusaha maksimal menggerakkan kembali ekonomi melalui new normal.

Tentu kebijakan ini perlu dikritisi, sebab kasus covid-19 di negeri ini terus menanjak bahkan kurva belum mencapai klimaks. Tanda penurunan kasus sebagai syarat diberlakukannya new normal belum terlihat. Tapi watak kapitalis memang seperti itu agak latah dan mengekor dengan kebijakan negara pelopor. Inilah bentuk penanganan wabah ala kapitalisme yang lebih peduli ekonomi dengan membuat skenario untuk meminilmalisir kejatuhan bisnis-bisnis mereka.

Islam, Kesehatan Rakyat Menjadi Prioritas
Dalam Islam, umat bukan diajak untuk hidup berdamai dengan virus bahkan menganalogikannya sebagai istri. Tapi umat dilindungi dari penyebaran virus melalui karantina wilayah dan para ilmuan dituntut untuk melakukan penelitian guna menemukan vaksin dan pengobatan yang tepat tentu hal ini didukung dengan fasilitas yang disiapkan oleh negara.

Lalu, apakah kebijakan denda terhadap pelanggar protokoler kesehatan akan berdampak signifikan dalam menekan angka penularan covid-19? Jika itu dianggap sebagai solusi tentu sudah ada kajian-kajian mendalam sebelum kebijakan tersebut diambil. Tentu harapannya pola new normal dapat berjalan dan masyarakat dapat beraktifitas dengan tanpa dihantui rasa takut.

Di ahir tulisan ini, saya ingin mengatakan bahwa kebutuhan kesehatan dan kebutuhan ekonomi bak dua sisi mata uang. Di tengah situasi pandemi seperti sekarang ini, bagi kaum menengah kebawah tentu kedua kebutuhan itu menjadi barang mewah untuk dapat terpenuhi secara bersamaan. Masyarakat dihadapkan dengan dua pilihan, sehat dengan resiko kelaparan atau sebaliknya. Karenanya, kesadaran akan protokoler kesehatan menjadi kunci.

Kita pernah benar-benar melakukan itu (mencuci tangan, jaga jarak, tidak berkerumun, pakai masker) terutama saya disaat bulan pertama pandemi. Saat ini, sepertinya masyarakat sudah mulai abai. Entah karena lupa, meremehkan atau bahkan sudah tidak percaya bahwa covid-19 itu benar ada. Terlepas dari itu, penulis melihat di beberapa tempat ibadah sudah banyak yang abai akan protokoler kesehatan.

Karenanya, melalui tulisan ini, saya mengajak agar kita semua tetap berpegang pada prinsip mencegah lebih baik dari pada mengobati. Sebagaimana pepatah, sedia payung sebelum hujan, ayo kena kan masker dan patuhi protokoler kesehatan. Wallahu’alam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved.