Sun. Nov 22nd, 2020

Setelah Konsul ke Sekdaprov, Reihana Karantina Empat Pasien Positif Covid-19

2 min read

Tokoh Pemuda : Kemana Gubernur?

JARRAKPOSLAMPUNG – Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang juga Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, dr Reihana mengaku telah mengevakuasi empat pasien positif terinfeksi covid-19 yang baru erkonfirmasi, Senin (30/03/2020) untuk dirawat di Rumah Sakit Bandar Negara Husada (RSBNH), Kotabaru, Lampung Selatan.

Langkah tersebut, lanjut Reihana, lantaran adanya keluhan masyarakat terkait keempatnya, yang dikhawatirkan menularkan covid-19 ke orang lain.

Uniknya, Reihana mengaku jika keputusan tersebut diambil pohaknya setelah konsultasi dengan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung bukan kepada Gubernur Lampung Arinal Djunaidi. Kemana Gubernur?

“Setelah saya konsultasikan ke Bapak Sekretaris Daerah (Sekprov Lampung), akhirnya Pemprov Lampung mengambil kebijakan yang positif diisolasi Rumah Sakit Bandar Negara Husada,” kata Reihana, Selasa (31/03/2020).

Reihana menuturkan, keempat orang tersebut nampak sehat dan tidak menunjukkan gejala apa pun. Itu sebabnya, pihaknya menganjurkan diisolasi secara mandiri. Namun, kata dia, karena menimbulkan keresahan, pihaknya terpaksa melakukan evakuasi dan mengkarantina keempatnya di RSBNH.

“Namun karena hal ini menimbulkan keresahan di masyarakat, maka diputuskan diisolasi di rumah sakit. Sebenarnya, (isolasi) tidak perlu di rumah sakit, tapi masyarakat kita resah,” tukasnya.

Menanggapi hal tersebut, Tokoh Pemuda yang juga Ketua PC GP Ansor Pesisir Barat, Sakdan menyayangkan ketidak hadiran Gubernur Lampung dalam pengambilan keputusan-keputusan penting terkait pemutusan mata rantai penularan Covid-19 dan keluhan masyarakat terkait pandemi ini.

“Heran juga untuk hal yang menyangkut keselamatan jiwa rakyatnya Gubernur Lampung Arinal Djunaidi tidak muncul. Sehingga berkaitan dengan evakuasi orang yang dinyatakan positif terinfeksi covid-19 untuk diisolasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 hanya konsul ke Sekdaprov. Ini ada apa dengan gubernur?” kata Sakdan.

Semestinya, lanjut Sakdan, Gubernur mengeluarkan kebijakan-kebijakan penting demi keselamatan masyarakatnya. Misalnya berkaitan dengan mekanisme penggunaan anggaran ADD untuk penanganan Covid-19. Sebab, kata dia, aparatur desa tidak berani menggunakan anggaran jika tidak ada payung hukum.

“Gubernur juga harus menginstruksikan ke semua Kepala Daerah Bupati/Wakil untuk serius melakukan pencegahan kongkrit. Bupati harus keluarkan Perbup terkait penggunaan ADD untuk penanganan Covid-19. Terlebih saat ini arus mudik tidak dapat dibendung. Di Pesibar hal ini cukup meresahkan, karena pemerintah acuh terhadap masyarakat yang baru pulang dari rantau,” tuturnya. (***)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved.