Tue. Nov 24th, 2020

Mau Dapat Bantuan Dari PKH? Begini Caranya!

2 min read

JARRAKPOSLAMPUNG – Mengapa masyarakat miskin tidak mendapatkan bantuan dari program keluarga harapan (PKH)? Tentu pertanyaan ini kerap mengelitik pikiran kita. Ternyata, untuk dapat masuk sebagai penerima bantuan dari PKH, ada tahapan yang harus dilalui.

Pendamping Sosial PKH Desa Sukadamai, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Muhammad Imam Mafud mengatakan, masyarakat yang ingin menerima bantuan dari PKH, diharuskan terdaftar di basis data terpadu (BDT). Karena, kata dia, BDT merupakan syarat wajib untuk masyarakat yang memang menerima bantuan PKH tersebut, dan selain itu penerima juga tergolong keluarga yang tidak mampu.

“Selama ini memang pembagian PKH sendiri tidak serta-merta diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang hendak menerima harus masuk ke dalam BDT,” kata mantan aktivis kampus itu di wawancarai jarrakposlampung.com, Senin (13/04/2020).

Terkait kreteria yang menjadi syarat, lanjut dia, komponen pertamanya adalah seperti ibu hamil, anak balita, anak usia SD, SMP, SMA ada lansia dan disabilitas. Kendati demikian, kata dia, jika hanya ada satu orang lansia dan sebatang kara, itu tidak bisa mendapatkan PKH, karena PKH sendiri merupakan dana dari pemerintah yang diperuntukkan bagi keluarga.

“PKH bantuan non tunai untuk keluarga dan bersyarat. Bantuannya nanti menggunakan ATM KKS, uangnya masuk ke situ bantuannya uang tunai,” kata dia.

Jika memang di lapangan masih ditemukan adanya masyarakat yang tidak mampu tidak menerima PKH, menurut Mahfud bisa jadi karena keluarga tersebut tidak masuk ke dalam BDT.

“Caranya untuk masuk harus melaporkan secara mandiri ke pihak desa atau kelurahan untuk dilakukan musyawarah desa atau kelurahan. Setelah selesai dari pihak pemerintah desa membuat berita acara disetorkan ke Dinsos nanti Dinsos menginput data ke Pusdatin,” kata dia.

Setelah pihak Dinsos Permades memasukkan data ke Pusdatin, kemudian data tersebut akan masuk ke BDT. Selanjutnya jika slotnya ada, atau adanya perluasan kuota jumlah dari pemerintah, maka pendamping sosial akan diminta melakukan validasi.

“Tinggal menunggu saja perluasan PKH, karena tidak bisa mendaftarkan langsung ke PKH. PKH sendiri datanya memang dari bawah menggunakan data BDT untuk sumber saat ini, dan melihat kuota jumlah perluasan dari pemerintah. Kami hanya bertugas melakukan validasi,” tuturnya.

Kenapa semua jenis bantuan dinilai belum merata? tambah Mahfud, tidak hanya PKH saja. Seperti contoh subsidi listrik, KIP Kuliah, dan masih banyak bantuan lain nya. Semua memang harus terdaftar di BDT.

“Mayoritas di desa tidak pernah update data BDT. Untuk itu di sarankan untuk update data BDT agar masyarakat yang benar-benar miskin dapat tercover di BDT dan mendapatkan bantuan,” pungkasnya.

Cara Keluarga Tak Mampu Masuk BDT

1. Warga/keluarga melaporkan secara mandiri ke desa.
2. Desa kemudian melakukan musyawarah.
3. Jika layak masuk BDT, maka data warga diserahkan ke Dinsos.
4. Dinsos kemudian memasukkan data ke Pusdatin.
5. Jika sudah masuk Pusdatin, maka otomatis masuk ke BDT.
6. Pendamping bertugas melakukan validasi.
(***)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved.