Wed. Nov 25th, 2020

Dewan Godok Perda Pemenuhan Hak Disabilitas

1 min read

JARRAKPOSLAMPUNG – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Organisasi Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) dan beberapa organisasi peduli disabilitas di Lampung, Senin (16/12/2019).

RDP tersebut sebagai langkah awal penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Pemenuhan Hak Disabilitas yang di inisiasi legislator PKB, Jauharoh Haddad yang juga Ketua Bapemperda DPRD Lampung.

Ketua Bapemperda, Jauharoh Haddad saat memimpin Rapat Dengar Pendapat.


“Setiap penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama atau kesetaraan dengan seluruh umat manusia di hadapan dan di bawah hukum,” kata legislator perempuan yang beken disapa Kak Jau itu.

Rencana pembentukan Perda tentang Penyandang Disabilitas ini, lanjut Kak Jau, dipandang perlu terlebih dahulu mempelajari regulasi berupa undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP) dan peraturan lainnya. Selain itu, tambah Kak Jau, perlu untuk mendengar langsung dari penyandang disabilitas juga organisasi peduli disabilitas.

“Ya, tujuannya agar produk hukum yang dibentuk oleh wakil rakyat benar-benar lahir dari aspirasi rakyat yang membutuhkan, dan hal ini merupakan bentuk penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM),” tuturnya.

Dalam RDP tersebut juga hadir Wakil Ketua DPRD Lampung, Hj. Ririn yang juga memberikan support atas perubahan Perda yang sebelumnya ada.

Bapemperda DPRD Lampung berpose bersama pengurus Pertuni Lampung, usai Menggelar RDP.


Diketahui, terrdapat 12 provinsi di Indonesia yang sudah memiliki peraturan daerah yang mengatur kehidupan inklusi bagi penyandang disabilitas. Jumlah peraturan daerah tersebut terus bertambah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. (tim)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved.